Home / KAJIAN / KOMUNIKASI MASSA / MEDIA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

MEDIA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Dalam komunikasi politik modern, media memegang peranan penting. Namun media tidak pernah bekerja (perform) dalam sebuah ruang kosong. Terdapat berbagai model interaksi media dengan unsur-unsur lain dalam Komunikasi Politik. Beberapa model komunikasi yang menghubungkan media dengan elemen-elemen komunikasi politik. Berikut ini adalah model yang dipaparkan oleh Brian McNair:

Posisi media dalam komunikasi politik (Sumber McNair, 1999) Dapat dipahami bahwa McNair menganggap Media sebagai sentral dari elemen-elemen komunikasi politik—semacam gatekeeper bagi seluruh pesan politik. Semua komunikasi politik dianggap mediated. Di berbagai negara maju—dimana media menjangkau semua lapisan masyarakat. Model lain yang menggambarkan posisi media dalam komunikasi massa (termasuk didalamnya komunikasi politik) dipaparkan oleh McQuail sebagai berikut :

Model McQuail ini menggambarkan bahwa media sangat dipengaruhi oleh tujuan utama media itu sendiri. Tujuan utama media yang telah teridentifikasi adalah; (1) memberikan profit kepada para pemodal—baik pemilik maupun pemegang saham, (2) ‘tujuan ideal’ yang bersifat kultural, sosial maupun politik, (3) memaksimalkan dan memuaskan audiens, dan (4) memaksimalkan pemasukan iklan.

Tujuan-tujuan tersebut sering bertolak-belakang dan jarang sekali terjadi keselarasan penuh di antara keempatnya. Diakui pula bahwa ada empat faktor eksternal yang berarti bahwa ada work culture dan tujuan-tujuan lain dari media, khususnya mereka yang berorientasi manajemen atau laba, berorientasi teknis atau skill (craft), atau mereka yang mengutamakan tujuan-tujuan komunikasi.

Unsur Media dipengaruhi pula oleh unsur-unsur komunikasi politik lainnya, yaitu oleh institusi pemerintahan, civil society dan market. Kondisi ideal yang diharapkan oleh komunikasi politik adalah terciptanya keseimbangan antara keempat unsur tersebut. Dengan kata lain, tidak ada unsur yang dominan di antara keempatnya. Dalam model Segitiga Gazali, Media mestinya tepat berada di tengah, tidak bergeser ke sudut salah satu unsur. Ketika ada salah satu unsur mendominasi unsur yang lain, maka kualitas komunikasi politik akan berkurang—yang pada gilirannya akan merugikan semua unsur komunikasi politik itu sendiri. Hubungan antara unsur-unsur Komunikasi Politik, dapat dilihat dalam model segitiga Gazali berikut;

Interaksi antara media-pemerintah-pasar-masyarakat komunikasi politik di Indonesia. (Sumber: Gazali, 2005)

Dari model Gazali tersebut dapat dimengerti bahwa Komunikasi Politik tidak selamanya mediated. Ada juga saluran komunikasi politik yang secara langsung menghubungkan market (pemilik modal, advertiser, klien), government (pemerintahan) dan masyarakat. Meski pun demikian, Gazali tetap menempatkan Media sebagai gatekeeper ataupun channel yang penting dalam komunikasi politik karena kemampuan media dalam meng-amplify efek sebuah pesan politik.

Menurut Habermas, pada awalnya media dibentuk untuk menjadi bagian dari public sphere, tetapi kemudian dikomersilkan—menjadi komoditi yang didistribusikan secara massal serta ‘menjual khalayak massa’ demi kepentingan perusahaan periklanan. Kondisi ini pada gilirannya menjauhkan media dari perannya semula sebagai public sphere”. Memang, konsep public sphere ini dinilai oleh Boyd-Barret memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah perhatian Habermas yang berlebihan pada berita politik serta berlebihannya Habermas dalam membesar-besarkan kecurangan yang muncul karena komersialisasi media massa di abad 19 dan abad 20-an.

Terlepas dari kekurangannya tersebut, beberapa ‘tuntutan’ dari konsep public sphere cukup baik untuk menempatkan fungsi media dengan tepat di antara unsur komunikasi politik lainnya. Berdasarkan konsep “public sphere yang disempurnakan”, McNair memberikan lima fungsi media dalam masyarakat demokratis yang ideal;

1. Fungsi monitoring: memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang berlangsung dalam masyarakat itu.

2. Fungsi mendidik (educate): memberikan kejujuran atas makna dan signifikansi dari fakta-fakta yang terjadi. Jurnalis harus menjaga obyektifitasnya karena value yang mereka miliki sebagai ‘pendidik’ tergantung pada bagaimana mereka memilih isu/wacana yang dipublikasikannya.

3. Memberikan platform terhadap diskursus politik publik, memfasilitasi/mengakomodir pembentukan opini publik dan mengembalikan opini itu kepada publik, termasuk di dalamnya memberikan tempat kepada berbagai pendapat yang saling berlawanan, tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi.

4. Fungsi watchdog: mempublikasikan institusi politik dan institusi pemerintahan, menciptakan keterbukaan (transparansi) pada institusi-institusi publik tersebut.

5. Fungsi advocacy: menjadi channel untuk advokasi politik. Partaipartai, contohnya, membutuhkan ‘alat’ untuk mengartikulasikan kebijakan dan program mereka kepada khalayak, dan karenanya media mesti terbuka kepada semua partai. Lebih jauh lagi, beberapa media—umumnya media cetak—secara aktif memperjuangkan salah satu partai dalam situasi yang sensitive seperti pemilihan umum: dalam konteks ini fungsi advocacy dapat pula dikatakan sebagai fungsi persuasi.

Fungsi Media dalam masyarakat demokratis ideal sebagaimana, diharapkan oleh komunikasi politik, berdasarkan konsep public sphere.

Fungsi MediaFaktor-Faktor yang Berpengaruh
Fungsi monitoringRegulasi pemerintah (Undang2, PP, dll) Kepentingan ekonomi/politik market (pemodal, pengiklan, oplah, rating, hit-rate, dll)Kebijakan redaksional (visi-misi media, segmentasi audiens, dll)Kebijakan civil society (KPI, PWI, dll; berupa peraturan resmi, kode etik, ombudsman, dll)Teknologi komunikasi/telekomunikasiKualitas SDM (tingkat pendidikan, skill, tingkat pendapatan dan moral para pekerja media; wartawan, dll)
Fungsi educateKebijakan civil societyKepentingan pemodalKebijakan redaksionalKualitas sumber (berita)Kualitas SDM MediaMedia Literacy para konsumer
Fungsi platformRegulasi pemerintahKebijakan civil societyKepentingan pemodalKebijakan redaksionalKebijakan interest group (partai, senator)Kualitas sumber beritaKualitas SDM MediaMedia Literacy para konsumer
Fungsi watchdogRegulasi pemerintahKebijakan civil societyKepentingan pemodalKebijakan redaksionalKebijakan interest groupsKualitas SDM MediaPressure groups
Fungsi AdvocacyRegulasi pemerintahKepentingan civil societyKebijakan pemodalKebijakan redaksionalKebijakan interest groupsKualitas SDM MediaPressure groups

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada empat faktor yang paling banyak berpengaruh bagi posisi media dalam ranah komunikasi politik. Keempat faktor itu adalah regulasi pemerintah, kebijakan pemodal, kebijakan lembaga-lembaga civil society dan kualitas sumber daya manusia dalam media yang bersangkutan. Tanpa mengecilkan pengaruh dari elemen-elemen lainnya, keempat faktor tersebut yang sangat menentukan apakah sebuah media dapat berfungsi sebagaimana idealnya (akuntabel) menurut harapan komunikasi politik.

Materi diambil dari Sumber Referensi :

KAMARUDDIN. 2015. KOMUNIKASI POLITIK. Bahan Ajar Mata Kuliah Komunikasi Politik. Program Studi Ilmu Komunikasi. Bukit Indah – Universitas Malikussaleh.

About abdullatiefku

Check Also

OPINI PUBLIK DAN PENCITRAAN

Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh publik, baik langsung maupun melalui media massa. Citra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *