Home / KAJIAN / KOMUNIKASI POLITIK / Oh Politisi…, Uang Adalah Panglima

Oh Politisi…, Uang Adalah Panglima

Oh Politisi…, Uang Adalah Panglima

Oleh: Ahmad Sihabudin[1]

Diterbitkan di Kabar Banten pada 8 April 2016

Filosof Immanuel Kant pernah menyindir, ada dua watak binatang terselip di setiap insan politik: merpati dan ular. Politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, ia juga  punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya untuk memangsa merpati. Celakanya, yang sering menonjol adalah “sisi ular” ketimbang watak “merpati”-nya. Metafora sang filosof yang normatif dan simbolik itu sudah menjadi pengetahuan umum, ketika berbicara soal etika politik. Bahkan ekstimitas watak poltisi pun diasosiasikan dengan “watak binatang”1.

Bagaimana tidak metafora ini melekat pada para politisi, lagi-lagi ada anggota Parlemen Daerah Jakarata menjadi tersangka kasus korupsi, terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Entah harus menyebut nya apa pada kasus yang menimpa politisi Gerindra ini, makelar izin, calo izin, yang pasti sudah banyak julukan yang diberikan pada koruptor baik pada anggota parlemen maupun birokrat dan pengusaha. Mungkin untuk kasus ini kita sebut Calo Reklamasi, peduli amat dengan sebutan itu yang pasti nafsu syahwat menumpuk harta dan uang para politisi kita masih sangat tinggi, padahal kalau bicara di media dalam acara-acara talk show di stasiun televisi semua berwatak “merpati” penuh idealisme akan memperjuangkan hak-hak rakyat, meskipun demikian masih ada yang baik entah berapa jumlahnya dan berapa lama mereka bertahan, paling tidak diam tidak ikut korupsi berjamaah.

Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X[2], sejak zaman dahulu, para budayawan dan filosof kerap menggunakan kisah-kisah perumpamaan “dunia binatang”. Sastrawan Inggris George Orwell mengarang fabel yang diterjemahkan almarhum Mahbub Djunaidi berjudul “Binatangisme”. Bahkan suatu ketika, Mahbub sendiri menulis kolom “Politik Kebun Binatang” untuk mengkritik tingkah laku politisi kita masa itu. Tentu saja politisi kita bukan binatang, walaupun ada istilah homo hopini lupus. Politisi kita diharapkan lebih berwatak hanif, cinta dan konsisten pada kebenaran, bukan melakukan “pembenaran”.

Pancasila sebagai Dasar Etika Politik

Dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar hidup bernegara dan berbangsa atau sebagai dasar hidup berpolitik kita dalam NKRI, maka politik tidaklah netral, tetapi harus dilandasi nilai-nilai etis. Itulah salah satu tugas para politisi, ketika yang individu bersangkutan memilih politik sebagai profesi, paling tidak dia juga harus mampu memahami  filosfi politik, yang antara lain; mencerahi makna berpolitik dan mengekplisitkan nilai-nilai etis dalam politik yang didasarkan atas Pencasila.

Menurur Soedijarto[3], apabila  nilai-nilai Pancasila itu dapat ditransformasikan ke dalam ethos masyarakat, maka  akan menjadi  pandangan hidup atau Weltanschauung. Pandangan hidup, dapat  dilihat sebagai suatu cultural softwaresuatu perangkat lunak budaya. Pandangan hidup adalah suatu cara memahami dunia dan kehidupan sosial, suatu kosmologi masyarakat. Sebagai perangkat lunak budaya  pandangan hidup berperan dalam mengkonstruksikan  dunia sosial dan politik. Tetapi pandangan hidup itu selalu berada dalam kontestasi dan negosiasi dengan pandangan hidup lainnya. Cultural software dikopi dalam setiap individu melalui sosialisasi, interaksi dan komunikasi. Fungsi cultural software mirip dengan apa yang disebut Gadamer “tradisi”: tradisi melengkapi kita dengan pra-pemahaman yang memungkinkan kita membuat penilaian mengenai dunia sosial.  Sejauh masyarakat memiliki kopi yang kurang lebih sama, maka pemahaman budaya mereka adalah pemahaman budaya bersama.

Politik itu Indah

Lukisan tentang politik yang begitu indah tersebut sebenarnya sudah dilukiskan para filosof klasik Yunani, seperti Aristoteles dan Plato. Dalam buku Nichomachean Ethics, misalnya, Aristoteles melukiskan politik itu indah dan terhormat. Indah karena politik merupakan jembatan emas bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terhormat karena semua cabang ilmu lainnya mengabdi kepada ilmu politik. Demikian juga dalam karya Aristoteles lainnya Politics dan karya filosof Plato Republic. Dua karya klasik yang telah menjadi magnum opus itu menjelaskan, sejatinya politik itu agung dan mulia, yaitu sebagai wahana membangun masyarakat utama.

Menurut Sri Sultan X[4], untuk menuju (peradaban) sempurna memang butuh proses.  Mengapa “watak buas dan kejam” masih terus melekat pada para politisi kita? Di Surat At-Tin dalam Al Qur’an ada istilah asfalas safilin, lebih rendah ketimbang binatang. Manusia bisa terjerembab pada level itu. Karenanya, kita harus selalu wapada, berjihad melawan hawa nafsu. Jangan sampai larut dan terhanyut pada apa yang Pujangga Ranggawarsita sebut sebagai zaman edan.

Etika, atau filsafat moral Telchman, (1998) dalam Soedijarto (2013),[5] mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Tidak! Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini.

Kecerdasan IQ vs Spritual Politisi

Politik, kata filosof Hannah Arendt, merupakan seni untuk mengabadikan diri manusia. Dengan mengabadikan diri merupakan seni untuk dikenang sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama.

Thomas Koten (2008)[6] berpendapat, sulit mengharapkan seseorang menjadi politikus yang beretika jika, pertama, dalam proses pendidikan selalu mengandalkan pengulangan secara sempurna, bahan oleh murid sebagai sarana untuk menguji intelektualitasnya telah menghasilkan mental cash value. Pada murid bertumbuh mental – belajar hanya untuk ujian.  Waktu kuliah seorang mahasiswa sekadar datang, duduk, dengar, dan mencatat-minus berpikir-apa yang disampaikan dosen. Seusai kuliah seorang mahasiswa akan meminta salinan kuliah yang biasa disusun dalam presentasi power point. Kedua, dalam pendidikan yang berkembang adalah sekularisasi pendidikan, misalnya, dari sistem dan orientasi belajar siswa yang sepenuhnya diarahkan untuk mengejar kesuksesan secara fisikal, material, dan jalan pintas untuk segera mendapatkan karier, jabatan, kekuasaan, dan uang. Ketiga, dalam pendidikan yang dikejar hanyalah pencapaian kecerdasan secara IQ dengan mengabaikan kecerdasan spiritualitas dan budi pekerti, seperti nilai kejujuran, keadilan, kebajikan, kebersamaan. Ingat bahwa nilai-nilai itulah sebenarnya menjadi level tertinggi kecerdasan manusia yang sesungguhnya. Semakin terserapnya nilai-nilai itu dalam pendidikan, kecerdasan seorang manusia memiliki kualitasnya.

Ini salah satu asumsi yang mungkin juga keliru, benarkah memang ketidakberetikaan sebagian politisi disebabkan oleh salah satu aspeknya adalah sistem pendidikan kita.

Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan kerena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Publik hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat publik terajari agar menerapkan orientasi hidup untuk mencari gampangnya saja. Keadaban kita sungguh-sungguh kehilangan daya untuk memperbarui dirinya. Etika politik yang berpijak pada Pancasila hancur karena politik identik dengan uang. Uang menjadi penentu segala-galanya dalam ruang publik.

Oleh karena itu, kita perlu dapat mengulangi kedua rumusan Emmanuel Kant tentang imperatif  kategoris bagi setiap tindakan praktis etis, ”Bertindaklah sedemikian, supaya maksium  keinginanmu di mana pun dan kapan pun dapat dijadikan prinsip sebuah peraturan umum untuk semua orang”, dan “Jangan sekali-kali menggemakan manusia sebagai alat, melainkan harus selalu sebagai tujuan dari tindakan”‘. Karena itu menyangkut tindakan, jelas dibutuhkan pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban etis, dalam penentuan tujuan dan dalam penilaian metode guna mencapai tujuan itu sehingga semua itu tidak terlepas dari pribadi, atau oknum yang bertindak. Oknum dalam artikel ini adalah politisi yang tersandung kasus korupsi, jadi bertanggung jawablah sang politikus atas tindakanmu. Semoga negeri kita segera terbebas dari korupsi.#SHb#

[1] Dosen Ilmu Komunikasi FISIPUntirta.

[2] Pidato Dies yang disampaikan dalam Temu Akbar Alumni Dies Natalis Ke-40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Agustus 2008.

[3] soedijarto.blogspot.com/2013/06/etika-perpolitikan-di-indonesia.html

[4] Pidato Dies yang disampaikan dalam Temu Akbar Alumni Dies Natalis Ke-40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Agustus 2008.

[5]soedijarto.blogspot.com/2013/06/etika-perpolitikan-di-indonesia.html.

[6] Thomas Koten. Pendidikan, Jembatan Utama Etika Politik, Makalah, 2008.

About abdullatiefku

Check Also

OPINI PUBLIK DAN PENCITRAAN

Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh publik, baik langsung maupun melalui media massa. Citra …

4 comments

  1. wah, web ini sangat menolong. aku jadi belajar banyak hal dari artikel ini. good job!!!

  2. mantap, postingan ini sangat bagus. kami jadi mengerti banyak hal dari tulisan ini. cool!!!

  3. maknyus, blog ini sangat bagus. ane jadi belajar banyak hal dari web ini. good job!!!

  4. keren, blog ini sangat mudah dimengerti. gua jadi belajar banyak hal dari web ini. keren!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *