Home / BERANDA / TECHNETRONIC ETHNOCIDE DAN ETIKA BEREKSPRESI

TECHNETRONIC ETHNOCIDE DAN ETIKA BEREKSPRESI

TECHNETRONIC ETHNOCIDE DAN ETIKA BEREKSPRESI

oleh : Ahmad Sihabudin **

Abstrak;

Tulisan ini memaparkan bagaimana pengaruh teknologi komunikasi berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kini sebuah raksasa budaya dengan rakus menelan budaya-budaya lokal di seluruh bumi. Keragaman kultural telah didesak oleh standarisasi kultural yang dilahirkan industrialisme. Telah terjadi budaya baru. Dalam budaya baru yang memerintah bukan Raja atau kepala suku, tetapi teknologi mengatur hidup dan mati anda sejak makan, minum, sampai sehat dan sekarat. Teknologi informasi sebagai bagian dari teknosfer akan mewarnai infosfer-yakni, budaya pertukaran informasi, pada akhirnya akan membentuk dan mengubah sosiosfer-yakni norma -norma sosial, pola-pola interaksi, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Saat ini kebebasan menyampaikan pendapat dan mengekspresikan hampir tidak melihat etika, khususnya para pengguna media sosial dan media on line. Siapakah manusia yang memperoleh kebebasan murni dan menafikan tanggung jawab? Pasti seorang tiran. Bila anda tiran anda dapat melakukan apapun yang anda kehendaki semaunya tanpa batas, kecuali bertanggung jawab. Kita dapat menyanjung atau memaki tanpa digugat siapa pun. Anda dapat memenuhi hak apapun kecuali hak orang lain. Menurut Ibn Khaldun bahwa komunikasi yang didasarkan pada etika merupakan suatu jaringan masyarakat yang manusiawi, dan mengalirnya komunikasi seperti itu, menentukan arah dan laju perkembangan sosial yang dinamis

A. Pendahuluan

Wartawan dewasa ini dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang lebih mengutamakan memberi penjelasan tentang berita dan informasi daripada menjadi orang pertama yang datang di tempat kejadian. –(Fred Friendly).

Edmund Carpenter, antropolog Amerika, mengisahkan cerita menarik tentang pengaruh teknologi baru pada kultur masyarakat Irian (Papua). Ia datang ke Sio dan memperkenalkan teknologi komunikasi modern-kamera, tape recorder, proyektor dan sebagainya. Beberapa bulan kemudian, ia meninggalkan tempat itu. Ketika ia kembali, ia menemukan beberapa hal yang menakjubkan, “Ketika kami kembali ke Sio, “begitu tulis Carpenter dalam bukunya yang berjudul Oh, Pedihnyya Pukulan Hantu itu Padaku”, aku tidak mengenali lagi tempat itu. Beberapa rumah telah dibangun lain.Mereka sekarang berpakaian seperti orang Eropa; dan perilaku mereka juga berubah. Mereka telah tercerabut secara brutal dari pengalaman kesukuan mereka dan berubah menjadi individu yang lepas satu sama lain, terasing, frustrasi, dan tidak lagi menjadi bagian dunia mereka sebelumnya. Teknologi telah mengasingkan dan menghancurkan kebudayaan mereka.” (Research and information Documents, No.77, Paris, UNESCO, 1976. H.34-35. dalam Rakhmat, 1997:123).

Carpenter menangisi hilangnya budaya asli Papua karena serbuan teknologi elektronik. Orang Papua masih ada, tetapi budaya mereka telah hilang. Yang terjadi bukan genocide (pembunuhan sukubangsa), tetapi technetronic ethnocide (pembunuhan budaya karena teknologi elelektronika). Hal yang sama telah dilaporkan oleh penulis-penulis lain. tetapi technetronic ethnocide (pembunuhan budaya karena teknologi elelektronika). Hal yang sama telah dilaporkan oleh penulis-penulis lain.

Kini sebuah raksasa budaya dengan rakus menelan budaya-budaya lokal di seluruh bumi. Keragaman kultural telah didesak oleh standarisasi kultural yang dilahirkan industrialisme. Telah terjadi budaya baru. Dalam budaya baru yang memerintah menurut Toffler bukan Raja atau kepala suku, tetapi teknologi mengatur hidup dan mati anda sejak makan, minum, sampai sehat dan sekarat.

Teknologi mengajarkan agama baru-pemujaan uang. Dalam analisis Alvin Toffler, setiap jenis teknologi melahirkan lingkungan teknologi-teknosfer-yang khas. Teknologi informasi sebagai bagian dari teknosfer akan mewarnai infosfer-yakni, budaya pertukaran informasi, pada akhirnya akan membentuk dan mengubah sosiosfe-yakni norma-norma sosial, pola-pola interaksi, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Karena manusia makhluk sosial, perubahan sosiosfer akan mengubah cara berfikir, cara merasa, dan cara berprilaku mereka-yakni, mengubah psikosfer mereka, Ketika Toffler bercerita tentang datangnya gelombang peradaban ketiga. Ia menyebut empat sistem yang paling berkaitan ini. Sebenarnya kita sedang mengalami bukan saja hancurnya teknosfer, infosfer, atau sosiosfer gelombang kedua, tetapi juga rontoknya psikosfer”. (Toffler, 1981:365).2

Apakah kita sedang mengalami kehancuran sosiosfer dan psikosfer lama, karena teknologi informasi yang baru? Secara khusus apa yang tengah dan akan terjadi pada generasi muda, anak-anak kita di tengah arus dan perkembangan informasi. Apakah technetronic ethnocide akan terjadi pada kita dan anak-anak kita seperti yang terjadi pada generasi muda Sio, yang dilukiskan Carpenter.

Technetronic ethnocide yang pasti hari ini sedang berlangsung dengan massiv, dapat dilihat sebagai hidup gaya, saya tidak sebut sebagai gaya hidup. Hidup gaya adalah sebuah fenomena yang sudah masuk pada setiap relung kehidupan masyarakat kita, yang penting bisa bergaya walau kurang modal, akibatnya prilaku menyimpang korupsi, melacur, LGBT, Jualan Narkoba. Hilangnya sebuah kearifan lokal pada masyarakat kita, nenek moyang kita selalu mengajarkan “berakit-rakit ke hulu berenang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemuadian”. Orang sekarang ambil jalan pintas, mengkorup hal yang bukan haknya, yang penting bisa hidup gaya.

Francis Fukuyama menggambarkan perubahan-perubahan ini begitu dramatis, perubahan ini terjadi di sejumlah negara yang sama, dan muncul dalam periode sejarah yang hampir bersamaan, perubahan itu memunculkan Great Distruption (Kekacauan Besar) dalam nilai-nilai sosial yang berlaku pada masyarakat era industri di pertengahan abad ke 20, kemerosotan itu sudah bisa diukur dalam statistik tentang kejahatan, anak-anak tanpa ayah, hasil dan kesempatan pendidikan yang direduksi, kepercayaan yang hancur, dan semacamnya.

Apakah hanya sebuah kebetulan jika trend-trend sosial yang negatif ini yang bersama-sama yang mencerminkan melemahnya ikatan-ikatan sosial dan nilai-nilai yang diyakini bersama dalam masyarakat Barat, terjadi setelah ekonomi di negara-negara tersebut melakukan transisi dari era industri ke era informasi.

B. Krisis Komunikasi

Saat ini, sadar atau tidak, kita sedang galau lantaran menghadapi situasi “krisis komunikasi”. Saya sebut demikian karena kita berhadapan dengan (sekurang-kurangnya) tiga karakteristik krisis situasi yang bersifat, (1) surprise, (2) threat, dan (2) short response time.

Kita sebut “surprise” karena kita tengah galau menghadapi “kegenitan” teknologi (media) komunikasi, dan kegalauan ini mirip dengan kegalauan kita menghadapi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, kekerasan dan kejahatan yang semuanya datang mendadak dengan tingkat intensitas yang melampaui ramalan warga masyarakat atau para pejabat pemerintah.

Kita sebut “threat” karena krisis yang kita hadapi berpeluang menciptakan situasi yang mengancam stabilitas social-ekonomi, social-politik dan cultural mulai dari skala pribadi sampai pada level kelompok masyarakat atau pemerintah.

Terakhir, kita sebut “short response time” karena kita harus dimampukan untuk bersikap kritis ketika menghadapi, merespons, dan berkomunikasi secara cepat dan tepat menghadapi situasi tersebut.

Pada atas inilah, krisis komunikasi harus dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat unexpected, dan nonroutine. Mengapa? Karena komunikasi dalam bentuk krisis telah menciptakan situasi uncertainty yang bersifat simultan sehingga kita membutuhkan opportunities for and threats to its high-priority goals (Herman, 1963).

George Gerbner, pakar komunikasi dan televisi pernah sesumbar bahwa televisi adalah agama masyarakat industri. Sebagai ‘agama baru’, televisi telah menggeser agama-agama konvensional. Khotbahnya didengar dan di saksikan oleh jamaah yang lebih besar daripada jamaah manapun. Rumah ibadahnya tersebar di seluruh pelosok bumi; ritus-ritusnya di ikuti dengan penuh kekhidmatan dan boleh jadi lebih banyak menggetarkan hati dan mempengaruhi bawah sadar manusia daripada ibadah agama-agama yang pernah ada (Rakhmat, 1991:53).

Praktisi media terkemuka Martin Esslin menyebut era ini sebagai “The Age of Television”, ketika televisi telah menjadi kotak ajaib yang membius masyarakat. Penelitian ilmiahpun semakin menunjukkan bahwa frekuensi dan lama menonton televisi anak-anak, jauh lebih tinggi dibandingkan si anak belajar atau mengaji. Itu, berarti bahwa proses sosialisai anak akan lebih banyak di pengaruhi isi siaran televisi daripada petuah guru atau orang tua. Maka tak heran bila televisi ini dianggap sebagai: new parent for a million children (Halloran, 1980), atau bahkan dinobatkan sebagai Tuhan Kedua (The Second God), (Malik, 1997:278).

Penggunaan waktu bersama televisi juga di duga semakin besar, karena saat ini telah banyak hadir televisi swasta nasional yang bersaing keras untuk meraih penonton sebanyak-banyaknya. Makin menarik siaran makin banyak penonton. Demikian kecenderungan kebijakan yang dianut semua redaktur televisi. Bila semua siaran televisi menyuguhkan yang menarik, yang dilakukan pemirsa sebisa mungkin menikmati semua siaran yang menarik tersebut.

Jeda iklan, atau waktu tayangan yang berbeda biasanya digunakan pemirsa untuk pindah channel mencari tayangan yang menarik. Bila demikian artinya time exposure pemirsa terhadap televisi di duga semakin tinggi. Masalah inilah yang harus segera diwaspadai, apalagi ketika acara siaran 80% masih didominasi oleh produk asing. Barang kali kecemasan seperti yang saya sampaikan dia atas, yang menimbulkan kesadaran betapa pentingnya keterlibatan etika dan kajian isi dalam bidang penyiaran.

Apakah hanya sebuah kebetulan jika trend-trend sosial yang negatif ini yang bersama-sama yang mencerminkan melemahnya ikatan-ikatan sosial dan nilai-nilai yang diyakini bersama dalam masyarakat Barat, terjadi setelah ekonomi di negara-negara tersebut melakukan transisi dari era industri ke era informasi. Etika dan regulasi komunikasi macam apakah yang mampu memelihara sendi-sendi budaya, sistim nilai, etis masyarakat kita? UU penyiaran, Pers, keterbukaan informasi ITC sudah kita miliki, nyatanya technetronic ethnocide terus berlangsung didepan kita.

C. Teknologi media dan Etika Berekspresi

“Pada awalnya ilmu pengetahuan memberikan kepada kita etika normatif, kemudian etika relatif, dan akhirnya tanpa etika sama sekali” (George Faludy).

Para pejuang kebebasan berekspresi, sering lupa. Bersama kebebasan ada tanggung jawab. Kalimat bebas dan bertanggung jawab adalah redundansi (di Indonesia, seringkali kata itu hanya euphemisme untuk situasi yang tidak bebas dan tidak bertanggung jawab). Mungkin hal ini yang menjadi latar belakang hadirnya Surat Edaran, dengan nomor SE/6/X/2015 yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, beberapa bulan yang lalu, tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech mengincar netizen atau pengguna media sosial yang kebablasan dalam mengutarakan pendapat. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman empat tahun penjara bisa dikenakan bagi yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP. Surat Edaran (SE) ujaran kebencian (Hate Speech) yang diterbitkan Polri merupakan konsekuensi logis dari terbukanya era demokrasi.

Siapakah manusia yang memperoleh kebebasan murni dan menafikan tanggung jawab? Pasti seorang tiran. Bila anda tiran anda dapat melakukan apapun yang anda kehendaki semaunya tanpa batas, kecuali bertanggung jawab. Kita dapat menyanjung atau memaki tanpa digugat siapa pun. Anda dapat memenuhi hak apapun kecuali hak orang lain.

Tetapi tiran bukanlah manusia hakiki, ia manusia majazi (dan binatang hakiki). Menurut Rakhmat (1997:299), ia adalah a humanized human. Richard Means, kritikus sosial menyatakan, “the essence of man par excellence may be homo ethicus, man the marker of ethical judgement. Maksud pendapat tersebut sebagai makhluk etika, ia tidak bisa tidak terlibat dalam masalah-masalah etis (ethical issue).

Tulisan yang saya sampaikan ini tidak bermaksud memihak pada surat edaran yang kala itu menjadi pusat perhatian dan pembicaran di media massa dan media sosial. Menurut para pejuang kebebasan berekspresi seolah akan mematikan kebebasan berpendapat. Tetapi saya hanya akan melihat konsekuensi dari kegiatan manusia yang namanya berkomunikasi. Seperti kita ketahui setidaknya ada 4 Undang- Undang yang sudah mengatur kegiatan Komunikasi Manusia, Undang-Undang Pokok Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (kegiatan komunikasi melalui/transaksi elektronik), Undang-Undang KI Keterbukaan Informasi, dan beberapa pasal di KUHP terkait kabar bohong.

Dalam salinan SE yang saya baca di Kompas.com, disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,

2. Pencemaran nama baik,

3. Penistaan,

4. Perbuatan tidak menyenangkan,

5. Memprovokasi,

6. Menghasut,

7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antargolongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel, Orientasi seksual.

Bila mencermati sebagian Surat Edaran “ujaran kebencian” Kapolri, menurut saya tidak ada yang salah karena, mengacu pada Undang-Undang yang saya sebutkan di atas, salah satunya UU ITE. Apa yang salah dengan pencegahan tersebut, dalam pandangan saya yang mungkin keliru paling tidak untuk mengurangi kata-kata, dan kalimat kasar “(WC, kebun binatang, dan Jorok)”.

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan: KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan. Diskriminasi Ras dan Etnis; UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kembali pada tajuk orasi ini, , etika menurut Islam, dikenal dengan akhlak. Kata ini berasal dari khuluk, artinya budi pekerti (QS. 68:4) dan sesungguhnya benar-benar berbudi pekerti yang agung. Menurut Ibn Khaldun bahwa komunikasi yang didasarkan pada etika merupakan suatu jaringan masyarakat yang manusiawi, dan mengalirnya komunikasi seperti itu, menentukan arah dan laju perkembangan sosial yang dinamis.

D. Prinsip Etis Komunikasi Islam

Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa manusia pandai bicara, sebagaimana yang di jelaskan dalam Surah ar-Rahman/55: 3-4 sebagai berikut: “Dia menciptakan manusia, mangajarinya pandai bicara.” Oleh karena itu dalam agama yang saya anut Islam, ada beberapa pedoman etis dalam berkomunikasi yang bersumber dari Al-Quran.

Al-Qur’an menyebut istilah komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Allah menciptakan manusia, mengajarkan al-bayan (Ar-Rahman: 1-4). Dalam tafsir fath Al-Qadir al-bayan diartikan sebagai kemampuan manusia dalam berkomunikasi. Kata kunci komunikasi yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an selain Al-Bayan adalah Al-Qoul yang memiliki enam prinsip komunikasi: , yakni (1) Qaulan Sadida, (2) Qaulan Baligha, (3) Qulan Ma’rufa, (4) Qaulan Karima, (5) Qaulan Layinan, dan (6) Qaulan Maysura .

Qaulan Sadiida berarti pembicaran yang benar dan jujur (Pichhall mengartikannya sebagai straight to the point), ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Luqman: 20). Qaulan sadiida (Perkataan yang benar), Perkataan yang jujur, faktual, Perkataan yang tidak merekayasa atau memanipulasi kata, Perkataan yang baik, adil dan transparan. Perkataan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Qaulan Balighan, kata Baligh berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat sasaran dan mengharapkan apa yang dikehendaki “lihat (QS An-Nissa : 63)” . Qaulan Baligha (Perkataan yang membekas pada jiwanya/ Perkataan yang fasih). Kata-kata yang: efektif, komunikatif/mudah dimengerti. Perkataan yang langsung ke pokok permasalahan. Perkataan yang tidak berbelit-belit atau bertele-tele.

Qaulan Ma’rufa adalah perkataan yang baik atau ungkapan yang pantas “lihat: (QS. Al-Baqarah: 235, 263), Qs. Annisa: 5, 8), Qs. Al-Ahzab: 32). Perkataan yang sopan, indah, halus, penuh dengan penghargaan dan menyenangkan. Perkataan yang tidak menyakitkan dan tidak menyinggung perasaaan. Perkataan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan.

Qaulan Karima (Perkataan yang mulia). Perkataan yang penuh dengan penghormatan, perktaaan yang santun, perkataan yang tidak kasar. lihat (QS Al-Isra: 23)‘’.

Qaulan Layyina (Kata-kata yang lemah lembut): Kata-kata dengan suara yang enak didengar; Kata-kata yang menyentuh hati; Kata-kata dengan nada yang rendah. Lihat (Q.S. Thaahaa: 44)”.

Dan Qaulan Maysura (perkataan yang mudah): Ucapan yang membuat orang lain mudah mengerti; Ucapan yang bernada lunak, indah, dan menyenangkan, lihat (QS Al-Isra : 28).

Dari keenam prinsip etis berkomunikasi, masyarakat harus mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasinya, prinsip ini penting dikedepankan, mengingat ekpresi masyarakat dalam berceloteh di media sosial ada kecenderungan menunjukkan dan menyerukan Qaulan Munkaran, yang seharus Qaulan Ma’rufan.

E. Cakupan Etika Komunikasi

Kegiatan komunikasi akan selalu mengundang implikasi etis. Bahkan, sejak awal proses komunikasi dimanapun, terikat oleh dan berstandar pada nilai-nilai etis terntentu. Dan nilai-nilai etis tersebut merupakan kristalisasi dari proses interaksi sosiologi sesama manusia dalam konteks dan setting sosio-kultural dan politik tertentu. Dalam konteks media massa dan media sosial, misalnya taksonomi aturan sudah jelas dan Undang-Undang nya ada, persolannya apakah para nitizen juga mengetahui kandungan undang-undang yang mengatur transaksi komunikasi melalui jaringan internet. Akad undang-undah tersebut intinnya media dan para pengguna media sosial sudah ditentukan apa yang seharusnya diperbuat, dan apa yang tidak boleh diperbuat.

Menurut Malik (1997:279)9, disinilah penting nya mengupas etika dalam proses komunikasi. “Ethics, ” kata Thomas W. Cooper dalam Communication Ethics and Global Change, ”are traditionally considers

(1) a general a pattern or way of life; (2) a set of rules and moral code, dan (3) inquiry about ways of life and moral conduct”. Sedangkan Joseph R. Dominick dalam Dynamic of Mass Communications menyatakan: Ethics are rules of conduct or principles of morality that point us toward the right or best way to act in a situation.

Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa etika bukan sekedar ajaran sopan santun, atau penilaian tentang perbuatan baik dan buruk, atau benar dan salah. Etika dalam pengertiannya yang lebih mendasar tidak lain adalah ajaran tentang keseluruhan pandangan hidup (way of life) yang bisa dijadikan pedoman hidup bagi manusia.

Bahkan menurut Nurcholis Madjid Etika dalam makna seluas-luasnya tidak saja mengandung pandangan hidup (liebenanschauung, way of life), tetapi juga mencakup keseluruhan pandangan dunia (weltanschuung, world outlook). Artinya etika adalah ajaran yang serba mencakup (komprehensip).

Dalam perspekktif komunikasi, etika menurut Richard. L. Johannesen (1996)10 terbagi dalam 5 perspektif: pertama perspektif politik, yaitu bahwa kegiatan komunikasi hendaknya memasukan nilai-nilai dan prosedur politik yang mampu menunjang sistem politik. Jadi, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sistem politik harus dijadikan acuan untuk mengkaji etika komunikasi. Pembangkangan misalnya, kata subversi terhadap pemerintah atau terhadap nilai dasar politik bisa dituduh sebagai tidak etis.

Kedua, perspektif situasional, yaitu etika komunikasi yang dilaksanakan bergantung pada situasi yang dihadapi. Asumsinya ialah, tidak tidak ada etika universal yang berlaku disetiap waktu dan tempat. Karena itu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dan waktu yang ada. Nilai-nilai etis itu bukan komunikator yang menentukan, melainkan tergantung pada penerimaan komunikan.

Ketiga, perspektif sifat dasar manusia (human nature perspective), yaitu ukuran etis yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Asumsinya ialah, manusia itu adalah homo ethicus. Manusia benar-benar mencapai taraf dan derajat kemanusiaannya bila memberlakukan nilai-nilai etis dalam kehidupan keseharinnya. Untuk mencapai derajat itu, manusia diberi kemampuan melakukan penilaian-penilaian etis sekaligus melaksanakannya.

Keempat, perspektif dialogis bahwa komunikasi baru etis bila prosesnya dilakukan bukan dengan cara monolog, melainkan menggunakan proses dialog. Proses dialog dalam komunikasi menempatkan lawan bicara sebagai rekan sederajat. Sikap memandang lawan bicara secara lebih manusiawi, empati, simpati, adalah sikap dasar dari dialog.

Kelima, perspektif agama yang memandang etis tidaknya satu prilaku bergantung pada agama yang dianutnya. Perspektif ini memandang bahwa bimbingan berupa ajaran agama merupakan acuan bagi perilaku etis seseorang. Ajaran-ajaran etis ini biasanya ditemukan dalam kitab-kitab suci mereka: Al-Qur’an untuk umat Islam dan Bibel untuk Kristen.

Menurut Dominick dalam Malik (1997), ada empat prinsip etis menurut perspektif Barat yang umumnya di rujuk dalam praktik media massa. Pertama, prinsip moderasi yaitu prinsip keseimbangan atau jalan tengah dalam mencari dan memproses pembuatan berita. Kedua, prinsip kesadaran nurani yang universal. Tiap orang memiliki nurani penilaian etis yang sama tentang baik dan buruk. Berbohong atau menipu dimana pun siapa pun akan menganggap perbuatan itu tidak etis. Ketiga, prinsip manfaat yaitu sesuatu itu dianggap baik atau buruk tergantung besarnya manfaat bagi kepentingan orang banyak. Keempat, sikap fairness media dalam menyajikan peristiwa dari sumber berita tanpa keberpihakan pribadi, atau kelompok. Kelima, prinsip menghargai hak orang. Pernyataan dan Opini dari sumber berita apa pun nilai- nilai etis yang dikandungnya, harus tetap dihormati media.

F. Penutup

Demikian cakupan etika komunikasi, bila kita hubungkan dengan kejadian munculnya surat edaran Kapolri, kita dapat melihat dari sudut pandang mana surat itu perlu hadir, dan dari sudut pandang mana surat itu tidak perlu hadir, karena tidak sedikit para pakar hukum dan politisi menilai surat edaran tersebut mematikan kebebasan berekspresi. Kebebasan berkespresi menurut pandangan saya, bukan berarti untuk menyalahgunakan kata, mengecam manusia, melemahkan jembatan silaturahim, dan meracuni mata air. Dennis Gouron menyebut tanggung jawab disini sebagai kepekaan etis (ethical sensitivity). Dalam tulisan orasi ini saya hanya mengingatkan bahwa, kita manusia adalah homo ethicus.

DAFTAR PUSTAKA

· Al-qur’anul Karim

· Ahmad Ghulusy, ad-Da’watul Islamiyah, Kairo: Darul Kijab, 1987.

· Francis Fukuyama.The Great Dsiruption. Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Ssoaial. Penerjemah Ruslani. Penerbit QALAM. Yogjakarta. 2002.

· Jalaluddin Rahmat, Etika Komunikasi Perspektif Religi, Makalah seminar, Jakarta, Perpustakaan Nasional, 18 Mei 1996.

· Larry A samover, Richard E. Potter, Nemi C. Jain. Understanding Interculturnal Commication, Wodsworth Publishing Company, Belmont, California, .23.tt.

· Malik, Deddy Jamaluddin. Industri Televisi dan Tantangan Etika Komunikasi Isalami. Dalam Buku Hegemoni Budaya. Editor: Idi Subandy Ibrahim dan Deddy Jamaluddin Malik. Penerbit Bentang. 1997

· Richard. L. Johannesen. Etika Komunikasi. Editor. Deddy Jamaluddin Malik, dan Deddy Mulaya. Penerbit Rosdakarya. Bandung. 1996.

· Rakhmat, Jalaluddin. Kebebasan Berkspresi dan Tanggung Jawab Etis. Dalam Buku Hegemoni Budaya. Editor: Idi Subandy Ibrahim dan Deddy Jamaluddin Malik. Penerbit Bentang. 1997.

· Toffler, Alvin. The Third Wave. William Morrow & Co.. New York. 1981.

· http://nasional.kompas.com/read/2015/10/30 /06060001/Bermacam.Hal.yang.Perlu. Diketahui.soal.Edaran.Kapolri.tentang.Hate.Speech.

** Guru Besar Komunikasi Lintas` Budaya FISIP Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa, Dosen

Pascasarja Universitas`Muhammadiyah Tangerang.

Tulisan ini pernah dipublikasikan di Jurnal : Rausyan Fikr. Vol. 13 No. 1 Maret 2017 ISSN. 1979-0074

About abdullatiefku

Check Also

Potret Perjuangan Perempuan (Dalam Sastra)

Potret Perjuangan Perempuan (Dalam Sastra) Oleh: Ahmad Sihabudin[1] Diterbitkan di Harian Kabar Banten, dalam rangka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *